Bandar Lampung - Pemerintah Kota Bandar Lampung terus menggenjot cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan memperluas sasaran perlindungan hingga ke tingkat kader dan organisasi wanita.
Langkah progresif ini ditegaskan setelah pemkot sukses mendistribusikan 35.193 kartu BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja sektor rentan di seluruh wilayah Kota Tapis Berseri, Senin (14/9/2026).
Penyerahan kartu yang dihadiri langsung oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel, Adi Hendarto, itu difokuskan bagi kelompok masyarakat berisiko tinggi seperti anggota Linmas, Ketua RT, Ketua Lingkungan, dan Satgas.
Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyatakan, pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk menghadirkan rasa aman bagi seluruh warga yang aktif menggerakkan pelayanan masyarakat sehari-hari.
"Mudah-mudahan dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan ini bisa memberikan pelayanan yang lebih maksimal," ujar Eva di hadapan para penerima manfaat.
Berasarkan data terkini, tingkat kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di kota ini telah menyentuh angka sekitar 83 persen. Meski demikian, Eva memastikan bahwa pihaknya tidak akan berhenti pada capaian tersebut dan terus melakukan pemetaan lanjutan. Organisasi wanita serta para kader posyandu dan kemasyarakatan kini masuk dalam radar pendataan agar segera mendapatkan perlindungan serupa.
Dalam mekanismenya, Eva menjelaskan bahwa pemkot menerapkan skema selektif yang berkeadilan bagi warga yang belum terdata. "Yang belum terlindungi akan kita data terus. Kalau memang masyarakat kurang mampu, kita bantu melalui pemerintah. Kalau masyarakat mampu, kita arahkan untuk mendaftar secara mandiri," tegasnya.
Perluasan jaminan sosial ini tidak hanya menyasar pekerja informal dan kader di akar rumput. Seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik yang berstatus paruh waktu maupun penuh waktu, turut dipastikan mendapatkan perlindungan serupa sebagai bagian dari jaminan kesejahteraan menyeluruh.